Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB belum lama ini dihebohkan dengan perdebatan mengenai peta dunia yang selama ini menjadi acuan global. Pasalnya, peta yang telah beredar selama berabad-abad tersebut dinilai tidak mencerminkan ukuran negara-negara yang sebenarnya secara proporsional. Berdasarkan analisis awak media, polemik ini mencuat setelah negara-negara di benua Afrika secara tegas mendesak PBB untuk segera memperbaiki kesalahan penataan visual yang dinilai merugikan wilayah Selatan dunia.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Sebagaimana dilaporkan, resolusi yang dinamakan "Perbaiki Peta" ini diajukan oleh negara-negara anggota Uni Afrika serta Bahama. Pengesahan resolusi tersebut mendapatkan dukungan yang sangat masif dari komunitas internasional dengan rincian 164 negara anggota memberikan suara mendukung, enam negara memilih abstain, dan hanya Amerika Serikat yang tercatat menentang resolusi tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memberikan representasi yang adil bagi berbagai wilayah di dunia, khususnya benua Afrika yang selama ini mengalami pengecilan simbolis dalam peta konvensional.
Banyak peta dunia yang beredar hingga saat ini didasarkan pada proyeksi Mercator, sebuah metode pemetaan yang diciptakan oleh seorang pembuat peta asal Eropa bernama Gerardus Mercator pada tahun 1569 silam. Meskipun sangat berguna untuk keperluan navigasi, proyeksi ini dinilai kurang efektif dan sangat terdistorsi jika digunakan sebagai peta dunia secara keseluruhan. Negara-negara yang letaknya berada lebih jauh dari garis khatulistiwa tampak jauh lebih besar secara tidak proporsional dibandingkan dengan wilayah yang berada di dekat khatulistiwa.
Sebagai gambaran nyata dari distorsi tersebut, wilayah Greenland sering kali tampak jauh lebih besar daripada benua Amerika Selatan dan terlihat setara dengan keseluruhan luas benua Afrika. Padahal, berdasarkan fakta geografis yang sesungguhnya, ukuran Greenland hampir kurang lebih sama dengan Republik Demokratik Kongo saja, sementara benua Afrika secara keseluruhan memiliki luas sekitar 14 kali lipat lebih besar dari Greenland. Beberapa kritikus bahkan menduga bahwa proyeksi Mercator sengaja dipertahankan untuk memperbesar wilayah Eropa dan Amerika Utara guna melanggengkan gagasan supremasi tertentu.
Resolusi PBB tersebut secara tegas mencatat bahwa distorsi ukuran ini berkontribusi besar dalam mengecilkan persepsi dunia terhadap ukuran nyata Afrika, Amerika Latin, serta Asia Selatan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek visual semata, melainkan turut mengerdilkan realitas sosial ekonomi, kebutuhan infrastruktur, potensi pembangunan, hingga tingkat kemakmuran wilayah Selatan di mata global. Oleh karena itu, resolusi ini mengusulkan agar proyeksi Mercator segera digantikan dengan proyeksi Equal Earth atau Bumi Setara yang mampu menggambarkan luas permukaan bumi secara jauh lebih akurat.
Pada peta Equal Earth yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 2018 silam, terlihat perubahan visual yang cukup drastis di mana wilayah Eropa tampak menyusut, Brasil terlihat membesar, dan Greenland menyusut secara signifikan, sementara benua Afrika tampak jauh lebih besar dan proporsional. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, turut menyatakan dukungan penuh dengan menyebut bahwa negaranya akan meninggalkan proyeksi lama tersebut dan beralih ke representasi yang lebih adil. Pemerintah Prancis menilai bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China selama ini mendapatkan penonjolan visual yang tidak proporsional.
Pemungutan suara di PBB ini sendiri terjadi setelah Uni Afrika secara resmi mengadopsi peta Equal Earth pada bulan Maret lalu, menyusul desakan dari Togo agar negara-negara anggota PBB melakukan langkah serupa. Tidak hanya Afrika, Selandia Baru sebelumnya juga sempat melayangkan protes jenaka terkait distorsi peta Mercator melalui sebuah kampanye pariwisata. Sementara itu, platform peta digital terkemuka seperti Google Maps terpantau masih menggunakan versi proyeksi lama, sehingga draf resolusi PBB turut mendesak para raksasa teknologi untuk segera berdiskusi dan menyesuaikan diri dengan standar representasi yang lebih akurat.