Panitia Khusus DPRD Jawa Barat saat ini tengah intensif menggodok rencana besar pembentukan PT Persero Sangga Buana yang diproyeksikan sebagai perusahaan holding untuk menaungi puluhan Badan Usaha Milik Daerah. Langkah strategis ini diambil guna mengonsolidasikan kinerja perusahaan pelat merah agar mampu memberikan kontribusi optimal dan dividen yang lebih maksimal bagi pendapatan asli daerah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan data dan analisis legislatif, jumlah BUMD di Jawa Barat yang awalnya berjumlah 41 kini menyusut menjadi 37 entitas setelah melalui proses merger dan penataan ulang. Namun, dari puluhan perusahaan tersebut, kontribusi finansial yang masuk ke kas daerah masih sangat didominasi oleh sektor perbankan, sementara banyak BUMD lainnya yang masih berkinerja minim bahkan mengalami kerugian operasional.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Muhammad Romli, menjelaskan bahwa dari 37 BUMD yang ada saat ini, terdapat 10 perusahaan yang dikategorikan kurang sehat. Sementara itu, 27 BUMD lainnya dinilai sehat, dengan Bank BJB sebagai penyumbang terbesar yang sengaja dikecualikan dari konsolidasi holding agar tetap fokus pada lini bisnis utamanya.
"Yang besar itu hanya BJB saja di tahun ini Rp350 miliar. Sedangkan yang lain ada yang merugi, ada yang kemudian masih hanya untuk membiayai dirinya dan sebagainya," ujar Romli saat memberikan keterangan kepada awak media di Bandung, Senin (21/9/2026).
Lebih lanjut, pemilihan 26 BUMD yang akan digabungkan ke dalam PT Sangga Buana ini telah disesuaikan dengan kajian mendalam dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah bersama tim penyusun naskah akademik kemudian menyerahkan draf pengajuan tersebut kepada pihak legislatif untuk dibahas secara komprehensif oleh Pansus.
Dalam proses pembahasan yang sedang berjalan, Pansus DPRD Jabar tidak hanya berfokus pada legalitas pembentukan korporasi baru, tetapi juga merumuskan skema penyertaan modal yang ideal. Pemerintah daerah dikabarkan telah mengusulkan alokasi penyertaan modal awal sebesar Rp500 miliar yang akan dikucurkan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan.