Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Kema Unpad) mengkritik tajam sistem bantuan pendidikan pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Banyak calon mahasiswa miskin yang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terancam gagal kuliah akibat mahalnya biaya dan karut-marut pendataan bantuan ekonomi.
Indonesia Hadapi Krisis Akses Pendidikan
Baca Juga
-
14 Kecamatan Krisis Air, Cianjur Tetapkan Tanggap Darurat Kekeringan
Pemkab Cianjur resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan menyusul krisis air...
-
Atmosfer Super Bowl Warnai Finale Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium
Final Piala Dunia 2026 menghadirkan gaya hiburan khas Amerika Serikat di MetLife Stadium,...
-
Biasa Anteng, Park Eun Bin Ngaku Momen Paling Nekat Sepanjang Hidupnya
Aktris ternama Park Eun Bin membeberkan aksi paling nekat yang pernah dilakukannya sepanjang...
-
Dua Personel Click-B Pamer Wajah Putri Mereka, Mirip Banget Sang Ayah
Dua mantan anggota Click-B, Oh Jonghyuk dan Yoo Hoseok, mengejutkan penggemar setelah membagikan...
Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, menyatakan Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis akses pendidikan yang serius. Persoalan utama bukan sekadar nominal biaya kuliah, melainkan buruknya data kesejahteraan pemerintah yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
"Banyak calon mahasiswa sudah berjuang keras untuk bisa lolos ke PTN. Namun setelah dinyatakan diterima, justru sebagian dari mereka terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan maupun biaya hidup di perantauan," ujar Ezra saat dihubungi pada Senin (20/7/2026).
Data Kesejahteraan Pemerintah Tidak Akurat
Menurut Ezra, akar masalah berada pada sistem penentuan penerima bantuan yang mengacu pada desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). BEM Kema Unpad menemukan fakta di lapangan bahwa data administratif tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kondisi riil calon mahasiswa.
Akibat ketidakakuratan data ini, mahasiswa yang benar-benar tidak mampu justru gagal memenuhi syarat administratif. Dampaknya, mereka kehilangan kesempatan emas untuk memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah.
Banyak Mahasiswa Daerah Memilih Mundur
Berdasarkan pendampingan proses verifikasi, BEM Kema Unpad menemukan fakta memprihatinkan bahwa sebagian besar calon mahasiswa yang terdampak berasal dari luar Pulau Jawa. Keberhasilan masuk PTN awalnya menjadi harapan besar bagi keluarga sebagai calon sarjana pertama mereka.
"Kami menemukan banyak calon mahasiswa yang secara ekonomi memang membutuhkan bantuan. Tetapi karena tidak memperoleh bantuan pendidikan dan tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup selama kuliah di luar daerah, mereka akhirnya memilih mengundurkan diri," tutur Ezra menutup keterangannya.