Rencana perampingan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif agar benar-benar berdampak nyata bagi efisiensi pemerintahan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Yusuf Ridwan, menyatakan dukungannya terhadap langkah restrukturisasi tersebut asalkan dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang matang dan terukur.
Menurut Yusuf, kebijakan perampingan ini jangan sampai terjebak pada formalitas administratif semata seperti sekadar mengurangi jumlah dinas atau memangkas posisi jabatan struktural yang ada.
"Saya pada prinsipnya mendukung perampingan OPD Pemprov Jawa Barat, karena memang birokrasi harus dibangun dengan prinsip right-sizing: struktur yang proporsional dengan kaya fungsi, beban kerja terukur dan kebutuhan pelayanan masyarakat," ujar Yusuf.
Berdasarkan analisis awak media, langkah restrukturisasi birokrasi daerah memang kerap menghadapi tantangan klasik berupa pengurangan jumlah entitas yang tidak diiringi dengan perbaikan alur koordinasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Yusuf menegaskan bahwa setiap penggabungan maupun penghapusan perangkat daerah wajib didasarkan pada kajian mendalam yang mencakup beban kerja, kewenangan, serta kebutuhan sumber daya manusia secara komprehensif.
Pemerintah daerah diminta mampu memaparkan secara transparan besaran penghematan anggaran yang diperoleh serta indikator peningkatan kinerja pelayanan setelah restrukturisasi resmi diterapkan.
"Jangan sampai kita mendapatkan birokrasi yang ramping secara struktur tetapi justru gemuk dalam persoalan pelayanan," tambahnya dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pengkajian integrasi kelembagaan menyasar sektor-sektor yang memiliki irisan program kuat, salah satunya rumpun pertanian dan pangan.
Sektor seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dinilai sangat potensial untuk diselaraskan mengingat keterkaitan erat dalam rantai produksi.
Kendati demikian, penggabungan instansi tersebut tidak boleh dilakukan serampangan tanpa kesiapan data matang terkait anggaran, jumlah aparatur sipil negara, hingga target penghematan operasional.
"Prinsip saya sederhana, miskin struktur, kaya fungsi. Sedikit birokrasi, tetapi semakin cepat melayani, anggaran operasional semakin efisien, tetapi manfaat yang diterima masyarakat semakin besar," ucapnya.
Pengamatan tim redaksi menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan perampingan birokrasi di Jawa Barat pada akhirnya akan diukur dari seberapa besar efektivitas layanan yang dirasakan langsung oleh warga.