Pemerintah Korea Selatan kembali memperpanjang kebijakan pembatasan harga bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global yang melampaui 100 dolar Amerika Serikat per barel. Langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat yang bersiap melakukan perjalanan mudik selama libur panjang nasional Chuseok.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan Bloomberg, kebijakan intervensi langsung ini mewajibkan negara untuk menanggung selisih harga dan mengompensasi kilang minyak. Berbeda dengan negara maju lainnya yang membiarkan harga pasar bergerak, Seoul memilih untuk mematok harga eceran demi meredam tekanan inflasi domestik yang masih berada di atas target bank sentral.
Namun, dari analisis awak media dan pengamat ekonomi, kebijakan populis ini menyimpan risiko fiskal yang masif bagi keuangan negara. Para ahli menilai subsidi energi yang berkepanjangan justru menciptakan rasa aman palsu di tengah masyarakat, sehingga konsumsi bahan bakar tetap tinggi meskipun pasokan energi global sedang mengalami tekanan berat akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Sebagaimana diungkapkan oleh Lee Hong dari Korea Institute for Industrial Economics and Trade, "Korea Selatan saat ini menikmati bensin murah, namun belum menerima tanda terima atau tagihan sesungguhnya". Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sonn Yang-hoon, profesor emeritus ekonomi di Incheon National University, yang menyebutkan bahwa subsidi masif ini pada akhirnya hanya akan membebani para wajib pajak.