Kabar baik datang bagi para pengemudi ojek online di tanah air setelah aplikator besar seperti Grab dan Gojek secara resmi menerapkan skema komisi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Kebijakan penurunan potongan pendapatan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2026 sebagai bentuk respons terhadap regulasi baru yang diterbitkan pemerintah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis dari pengamatan tim redaksi, langkah penyesuaian tarif bagi hasil ini menjadi angin segar bagi mitra pengemudi yang selama ini mengandalkan penghasilan harian dari layanan transportasi online. Aturan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ekosistem digital yang lebih adil antara pihak aplikator dan kesejahteraan para mitra.
CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. "Grab telah menerapkan ketentuan komisi maksimal 8 persen sejak 1 Juli 2026 untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Pihak Grab menambahkan bahwa untuk layanan pengantaran makanan dan barang, perusahaan masih menunggu aturan turunan resmi dari kementerian terkait. Mereka berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan seluruh kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa merugikan konsumen maupun mitra.
Sikap senada juga disampaikan oleh manajemen Gojek melalui CEO GoTo Hans Patuwo yang menyambut baik kehadiran regulasi baru tersebut. "Skema bagi hasil atau komisi 8 persen sudah kami implementasikan pada layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak 1 Juli 2026," ungkap Hans, Kamis (8/10/2026).
Dengan adanya regulasi ini, pembagian kewenangan pengawasan dibagi ke dalam beberapa kementerian, di mana Kementerian Perhubungan mengatur tarif angkutan penumpang, Kementerian UMKM mengampu hubungan kemitraan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital mengawasi layanan pengantaran makanan dan barang.