Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis dengan menguasai pengelolaan kawasan tanah milik PTPN dan Perhutani, khususnya di sekitar wilayah Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Kebijakan ini diambil untuk merehabilitasi kawasan tersebut menggunakan vegetasi endemik yang selaras dengan kelestarian ekosistem setempat, guna mencegah potensi bencana lingkungan di masa depan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan lahan seluas seribu hektar untuk segera dipulihkan lewat program penanaman pohon secara masif. Dalam arahannya di kawasan Situ Cisanti, ia memastikan para petani penggarap akan direkrut secara khusus dan diberikan upah tetap setiap bulannya demi menjamin kesejahteraan hidup mereka.
"Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar. Diperlukan 500 orang," ungkap Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.
Berdasarkan analisis tim redaksi, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan ekologi semata, melainkan dirancang sebagai instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu para buruh tani di kawasan perkebunan selatan Jawa Barat, termasuk Cianjur, Garut, dan Bandung Selatan.
Selama ini, tingkat kesejahteraan buruh tani di wilayah tersebut tergolong sangat rendah dengan pendapatan harian yang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 saja. Kondisi ekonomi yang rentan ini dinilai memicu ketimpangan sosial yang mendalam di tingkat akar rumput.
"Dan strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan, saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan," tegas KDM menyoroti kondisi buruh tani.
Menatap pelaksanaan program, Pemprov Jabar menjadwalkan aksi penghijauan ini mulai berjalan pada bulan Desember mendatang dengan melibatkan ribuan tenaga petani penggarap. Alokasi anggaran jumbo disiapkan untuk menopang keberlanjutan insentif bulanan tersebut secara konsisten setiap tahunnya.
Dari perhitungan anggaran, total dana yang dikucurkan mencapai Rp10 miliar setiap bulan atau menyentuh angka Rp120 miliar per tahun untuk membayar upah layak para penjaga kelestarian hutan di kawasan hulu tersebut.
Mengutip laporan dari pengamatan awak media, kebijakan alokasi dana daerah ini dinilai sangat rasional jika disandingkan dengan kerugian besar akibat bencana ekologis. Biaya pengerukan sedimentasi Sungai Citarum saja telah menelan anggaran di atas Rp1 triliun setiap tahunnya, belum termasuk kerugian fisik akibat banjir bandang.
Lebih lanjut, KDM mengingatkan bahwa kelestarian wilayah hulu seperti Situ Cisanti dan Gunung Wayang merupakan penopang utama bagi keberlangsungan industri raksasa di kawasan hilir. Keberadaan pasokan air yang stabil sangat vital bagi operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air serta roda ekonomi di wilayah Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.
Melalui terobosan ini, Pemprov Jabar berharap orientasi pembangunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat lebih berpihak langsung kepada kesejahteraan rakyat kecil, sekaligus menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kelestarian lingkungan hidup di Jawa Barat.