Penanganan bencana di Jawa Barat dinilai memerlukan lompatan besar agar tidak lagi bersifat reaktif semata. Berdasarkan analisis tim redaksi, ancaman cuaca ekstrem menuntut perombakan total strategi mitigasi dengan mengandalkan data yang terukur dan kalkulasi anggaran yang matang. Hal ini mendesak mengingat tingginya kerentanan wilayah di berbagai kabupaten dan kota.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan secara tegas mendorong perbaikan sistem antisipasi risiko melalui pendekatan modern. Sebagaimana dilaporkan dari berbagai sumber, ia mengusulkan pembentukan Task Force khusus berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk memantau wilayah rawan bencana secara real-time. Langkah ini dinilai efektif untuk mempercepat respons penanganan di lapangan.
Dalam keterangannya di Bandung, Iwan mengapresiasi langkah konkret pemerintah dalam normalisasi sungai dan penertiban bangunan liar, namun menekankan pentingnya transparansi anggaran. Pemprov Jabar diketahui telah menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga atau BTT sebesar Rp328 miliar pada tahun anggaran 2026 yang difokuskan untuk memperkuat infrastruktur pencegahan jangka panjang.
Mengutip laporan resmi Pusdalops BPBD Jawa Barat, ratusan ribu jiwa warga saat ini masih menetap di zona merah rawan longsor dan pergerakan tanah, khususnya di kawasan pegunungan tengah. Menghadapi prediksi puncak musim hujan yang akan berlangsung hingga Februari 2027, Iwan menegaskan bahwa "Negara dan masyarakat harus hadir mendahului bencana, bukan datang setelah korban berjatuhan".