Ikano Unpad Desak Reformasi Hukum, Ancaman AI Tantang Notaris

Dinamika teknologi digital yang berkembang begitu pesat menuntut kesiapan sektor hukum di Tanah Air untuk segera berbenah. Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran secara tegas mendesak adanya reformasi regulasi kenotariatan guna menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk ancaman penggunaan kecerdasan buatan serta penerapan konsep cyber notary.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe →

Berdasarkan analisis tim redaksi, arus digitalisasi yang masif berpotensi memunculkan celah hukum baru yang mengancam keabsahan dokumen otentik. Tanpa adanya pembaruan regulasi yang adaptif, perlindungan terhadap masyarakat serta kepastian hukum dalam praktik kenotariatan modern dikhawatirkan akan terabaikan.

Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana menyatakan bahwa hukum harus mampu berjalan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya, regulasi konvensional saat ini sudah tidak lagi memadai untuk merespons kompleksitas persoalan hukum di era digital.

"Hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan akan adanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Karenanya perlu adanya reformasi tersebut," ujar Ranti di Kampus Unpad Bandung.

Mengutip laporan dari pengamatan awak media, desakan reformasi ini mengemuka dalam peluncuran Book Chapter 2026 bertajuk Pokok-Pokok Pemikiran Ikano Unpad bagi Pengembangan Hukum Nasional. Buku yang diterbitkan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unpad dan PT Refika Aditama ini memuat belasan manuskrip dari para pakar hukum terkemuka.

Editor buku tersebut, Dr. Dadang Epi Sukarsa, menjelaskan bahwa naskah akademik ini merangkum lima isu strategis yang krusial bagi dunia usaha dan hukum nasional. Pembahasan tersebut mencakup transformasi digital notaris, perlindungan hukum bisnis, dinamika hukum syariah, sengketa agraria, hingga pembaruan hukum keluarga dan waris di era modern.