Ketegangan mewarnai persiapan program Makan Bergizi Gratis setelah para pengelola dapur merasakan beban tambahan. Perwakilan Mitra SPPG se-Priangan Timur secara tegas meminta Badan Gizi Nasional untuk meninjau kembali kebijakan pemberian insentif yang disesuaikan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat di setiap dapur.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan pengamatan tim redaksi, polemik ini mencuat dalam konferensi pers yang digelar di wilayah Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertemuan penting tersebut dihadiri oleh perwakilan mitra SPPG dari berbagai daerah mulai dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, hingga Pangandaran.
Ucu Supriatna selaku perwakilan mitra SPPG Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan bahwa rencana penyesuaian insentif tersebut berpotensi menimbulkan tekanan finansial yang besar bagi para pengelola. Menurutnya, para mitra sejak awal telah merintis pembangunan fasilitas dapur dari nol menggunakan dana pribadi tanpa sokongan anggaran negara atau APBN.
Para pengelola menyayangkan adanya wacana perubahan skema insentif yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen awal. Pada mulanya, terdapat kesepakatan bahwa mitra akan menerima insentif sebesar enam juta rupiah selama dua tahun masa kesempatan, namun rencana baru justru mengaitkannya langsung dengan jumlah KPM.
Berdasarkan analisis awak media, situasi ini semakin pelik mengingat sebagian besar pengelola tidak menggunakan dana tunai mandiri, melainkan mengandalkan pinjaman dari perbankan maupun konsorsium. Kewajiban cicilan bulanan serta tingginya biaya perbaikan fasilitas agar memenuhi standar operasional membuat para mitra merasa terancam jika kebijakan tersebut diterapkan.
Selain menuntut pengkajian ulang, para mitra juga berharap agar lembaga terkait melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan melalui ruang dialog yang terbuka. Mereka menilai pelibatan langsung pengelola di lapangan sangat krusial agar setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan gejolak dan dampak negatif bagi keberlangsungan program.