Pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menuai kritik tajam dari kalangan pegiat lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Barat secara tegas mendesak agar rencana operasional proyek raksasa tersebut dikaji secara transparan dan menyeluruh.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis tim redaksi, masifnya ekspansi infrastruktur teknologi canggih kerap kali mengabaikan aspek daya dukung lingkungan lokal. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin, mengungkapkan bahwa fasilitas pusat data modern membutuhkan pasokan air dalam jumlah masif setiap harinya untuk proses pendinginan server.
"Kalau misalnya pembangunan itu berada di wilayah banyak pemukiman, air yang selama ini dimanfaatkan warga berpotensi akan habis gitu, karena data center ini akan menggunakan jutaan liter air gitu ya dalam setiap harinya," ujar Wahyudin saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2026).
Menurut pengamatan awak media, kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat kawasan Jatiluhur selama ini menjadi sumber penghidupan dan penopang utama kebutuhan air bagi masyarakat sekitar serta sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak korporasi dituntut untuk mempublikasikan sumber air baku yang akan disedot serta proyeksi dampaknya terhadap warga.
Selain masalah krisis air bersih, WALHI juga menyoroti potensi lonjakan konsumsi energi listrik yang berujung pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Mengutip laporan terkait, satu fasilitas pusat data AI berkapasitas besar umumnya membutuhkan daya setara dengan ribuan rumah tangga, yang dikhawatirkan masih bergantung pada sumber energi fosil.
"Pertama dibangunnya data center ini tentu akan membutuhkan listrik yang boros, karena satu data center AI itu kalau ukurannya 80 sampai 100 megawatt gitu ya, setara dengan listrik untuk 1.000 rumah kan gitu," kata Wahyudin.
Dampak ikutan lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah ancaman peningkatan suhu mikro di sekitar kawasan proyek. Penggunaan genset berkapasitas masif serta menara pendingin atau cooling tower yang harus beroperasi tanpa henti selama 24 jam berpotensi mengubah iklim mikro setempat secara signifikan.
Sebagaimana ditekankan pula oleh pihak WALHI, pengelolaan limbah hasil operasional pusat data harus diawasi secara ketat oleh instansi berwenang. Material berbahaya seperti limbah baterai, sisa oli genset, hingga pembuangan komponen server rusak dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun yang memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari ekosistem lokal.
Masyarakat luas kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog publik. Transparansi perizinan lingkungan menjadi kunci utama agar kehadiran teknologi modern tidak justru mengorbankan kelestarian alam dan hak-hak dasar warga setempat.