CEO Palantir Alex Karp kembali mencuri perhatian publik internasional, bukan karena inovasi kecerdasan buatan perusahaannya, melainkan karena kepemilikan lahan yang masif. Berdasarkan laporan media lokal yang dikutip dari berbagai sumber, Karp secara senyap membeli hutan seluas 15.000 hektar atau sekitar 37.000 acre di wilayah Härjedalen, Swedia. Pembelian fantastis senilai 235 juta kronor atau sekitar 22 juta dolar Amerika Serikat tersebut dilakukan melalui perusahaan terbarunya yang bernama Cladonia Skog AB.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Aksi pembelian lahan skala besar ini sontak memicu kontroversi di tengah masyarakat setempat. Warga dan para pemburu lokal baru mengetahui perpindahan kepemilikan tersebut setelah menerima surat pemberitahuan bahwa mereka tidak dapat lagi memperpanjang izin sewa lahan berburu di selatan desa Storsjö Kapell. Perusahaan produsen kertas Svenska Cellulosa Aktiebolaget selaku pemilik lama mengonfirmasi bahwa mereka telah melepas aset tersebut karena dinilai sudah kurang optimal untuk kepentingan industri kehutanan komersial.
Dari analisis tim redaksi, tren pembelian lahan alami oleh para pesohor teknologi global kini semakin marak sebagai bentuk diversifikasi aset yang aman dari inflasi. Kepemilikan tanah dan hutan dipandang sebagai instrumen investasi jangka panjang yang sangat bernilai di tengah ketidakpastian pasar global. Selain itu, insentif dari pasar kredit karbon serta nilai rekreasi pribadi menjadi daya tarik tersendiri bagi para miliarder dunia untuk menguasai aset fisik yang sifatnya terbatas.
Pihak Cladonia Skog AB melalui perwakilannya menegaskan bahwa kawasan hutan tersebut akan dikelola untuk kegiatan kehutanan serta upaya pelestarian lingkungan. "Pemilik baru properti hutan ini berkomitmen penuh terhadap keindahan alam dan pelestariannya," ujar Jenny Lopes Da Silva selaku anggota dewan Cladonia. Kendati demikian, langkah para konglomerat dunia dalam memborong lahan tetap menyisakan perdebatan sosial terkait akses publik dan kearifan lokal di wilayah yang mereka beli.