Isu penanganan bencana alam kerap kali diidentikkan dengan peran kaum laki-laki yang dinilai lebih sigap secara fisik di lini terdepan. Padahal, berdasarkan catatan pengamatan dari berbagai kejadian darurat sebelumnya, kelompok perempuan dan anak-anak justru memegang porsi risiko paling rentan ketika musibah datang secara tiba-tiba.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menyadari adanya ketimpangan peran tersebut, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kota Institut Teknologi Bandung meluncurkan program pengabdian masyarakat melalui skema Bottom Up. Inisiatif bertajuk Pengembangan Rencana Aksi Mitigasi Bencana Perdesaan Berbasis Komunitas Perempuan ini dirancang untuk mendobrak stigma lama yang kerap mengabaikan kehadiran kaum hawa dalam perencanaan mitigasi.
Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Teti Armiati Argo mengungkapkan bahwa selama ini pengelolaan darurat bencana selalu bertumpu pada kaum pria karena anggapan fisik yang kuat serta kemampuan melindungi keluarga. "Selama ini pengelolaan bencana banyaknya ke laki-laki. Karena dianggap harus kuat, bisa membawa barang, melindungi dan membawa keluarga," ujar Teti.
Menurut analisis tim redaksi, pandangan konvensional tersebut membuat esensi kebutuhan perempuan sering kali luput dari perhatian para pemangku kebijakan lokal. Pengalaman historis seperti musibah tsunami Aceh tahun 2004 silam membuktikan bagaimana kelompok ibu-ibu dan anak-anak mengalami hambatan mobilitas penyelamatan diri yang jauh lebih kompleks dibanding kaum pria.
"Karena yang membawa anak itu ibu-ibu. Ibu-ibu tidak bisa lari kencang. Bapak-bapak bisa lari kencang, dia pilih membawa anak yang lebih besar," jelas Teti menggambarkan realitas krusial di lapangan yang kerap terabaikan.
Melalui program inovatif ini, ITB menekankan pentingnya membangun sistem mitigasi bencana berbasis komunitas yang melibatkan perempuan sejak tahap perencanaan awal, bukan sekadar membagikan bantuan logistik saat masa pascabencana usai. Langkah ini dinilai sangat efektif demi menjamin ketersediaan barang-barang esensial yang spesifik bagi perempuan dan bayi.
"Kadang-kadang banyak pakaian perempuan, banyak baju perempuan, tapi baju anak-anak tidak ada, makanan bayi tidak ada, pampers tidak ada, pembalut tidak ada. Padahal butuh," pungkas Teti menyoroti urgensi pemenuhan hak dasar kelompok rentan.