Ancaman nyata di depan mata kini tengah mengintai jutaan penduduk yang bermukim di kawasan Bandung Raya. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana atau KRB periode 2025 sampai 2029, tercatat ada sekitar 48,8 juta jiwa di Jawa Barat yang berpotensi terdampak oleh berbagai sumber gempa, termasuk salah satu patahan paling disorot yakni Sesar Lembang.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Patahan aktif yang membentang sepanjang 29 kilometer ini membentang mulai dari daerah Cilengkrang di Kabupaten Bandung hingga kawasan Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Dari analisis awak media dan catatan sejarah, aktivitas seismik di jalur sesar ini pernah memicu kerusakan bangunan di Kampung Muril, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua pada tahun 2011 silam akibat guncangan berkekuatan magnitudo 3,3.
Menanggapi potensi bahaya tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung atau ITB, Prof. Dr. Irwan Meilano menegaskan perlunya kewaspadaan tingkat tinggi. "Sesar Lembang perlu diberikan perhatian lebih karena itu adalah sesar yang aktif," demikian pernyataan Irwan saat dikonfirmasi pada Minggu, 27 September 2026.
Lebih lanjut, analisis dari tim redaksi menunjukkan bahwa karakteristik tanah di Kota Bandung dapat memicu amplifikasi atau penguatan guncangan gempa. Irwan menjelaskan bahwa kekuatan guncangan akan bervariasi tergantung jarak, di mana wilayah Kota Bandung berpotensi mengalami penguatan akibat kondisi batuan lokal sebelum akhirnya melemah kembali ke arah selatan.
Kendati para periset masih mendiskusikan potensi kekuatan maksimal yang bisa dihasilkan oleh patahan ini, data riset menunjukkan estimasi percepatan gravitasi atau ground acceleration di Kota Bandung dapat mencapai 0,3 g. Angka tersebut bahkan telah diadopsi secara resmi ke dalam Peta Gempa Indonesia hasil kolaborasi antara ITB, BMKG, Badan Geologi, serta BRIN.
Mengingat kawasan pemukiman di Bandung Raya kini sudah terlanjur padat penduduk, pengamatan para ahli menyarankan agar pemerintah dan masyarakat segera memperketat evaluasi kelayakan bangunan. "Masyarakat dan pemerintah harus memiliki pemahaman mendasar hingga tingkat lanjut tentang apa yang harus dilakukan apabila bencana terjadi," pesan Irwan menutup keterangannya.