Ancaman kehabisan kapasitas tempat pembuangan akhir di Jawa Barat kini berada di ambang pintu. Kapasitas penampungan yang ada diprediksi mengalami kelebihan muatan lebih cepat dari perkiraan semula, sehingga menuntut adanya tindakan antisipatif yang luar biasa dari pemerintah daerah.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menghadapi situasi darurat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mau tinggal diam. Berbagai langkah taktis disiapkan secara matang agar wilayah Bandung Raya tidak terjebak dalam krisis lingkungan akibat timbunan limbah yang tidak terkendali.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya bertumpu pada pengolahan di titik akhir pembuangan. Pengurangan volume limbah wajib digencarkan sejak dari sumber utamanya di masyarakat.
"Sampah yang di Sarimukti, kapasitas 1.000 ton, diolah jadi RDF. Tapi ternyata ada persoalan dengan offtaker-nya. Jadi pihak ketiganya belum siap eksekusi. Mereka ingin memastikan offtaker. Itu baru penjajakan," ujar Herman dalam keterangannya.
Sebagai solusi jangka pendek hingga menengah, pemerintah menggandeng puluhan perguruan tinggi untuk mengerahkan ribuan mahasiswa terjun langsung ke tengah masyarakat. Langkah edukasi dari rumah ke rumah ini diyakini mampu menekan volume produksi limbah rumah tangga secara signifikan.
"Untuk yang di hulu, provinsi sudah koordinasi dengan 90 rektor. Saya sudah bertemu langsung dengan 90 rektor, difasilitasi LLDIKTI. Dan kita sudah membangun agreement dengan 90 perguruan tinggi. Bulan Oktober ini akan menurunkan 25.000 mahasiswa," ungkap Herman.
Dari analisis tim redaksi, pelibatan akademisi dan elemen masyarakat seperti TNI serta Pramuka menjadi kunci penting untuk mengubah kebiasaan warga dalam memilah sampah. Keberhasilan uji coba serupa di wilayah Arcamanik membuktikan bahwa edukasi masif mampu memangkas volume sampah harian hingga seperlima bagian.
Selain pembenahan di hulu, pemerintah juga menyiapkan rekayasa teknis di lokasi pembuangan akhir berupa pembangunan dinding penahan tanah serta pemadatan massa sampah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperpanjang usia operasional fasilitas penampungan hingga akhir tahun 2029.
"Target kami, mau tidak mau dan suka tidak suka, karena tidak ada solusi lain, bagaimana Sarimukti kami bisa perpanjang sampai Desember 2029. Harapan Pak Gubernur, Sarimukti bisa operasional sampai Desember 2029. Kami sedang upayakan hulu, tengah, dan hilir," pungkas Herman.