Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S tetap menjadi salah satu babak paling kelam dan penuh misteri dalam lembaran sejarah modern Indonesia. Tragedi berdarah yang pecah pada malam 30 September 1965 itu diawali dengan aksi penculikan terencana terhadap enam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat. Tindakan tersebut dilandasi dalih untuk menggagalkan isu rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno yang diembuskan oleh kelompok yang menamakan diri Dewan Jenderal.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis awak media dan catatan sejarah, hari-hari menjelang tragedi tersebut menyimpan banyak teka-teki yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Keesokan harinya, jasad para pahlawan revolusi tersebut ditemukan mengenaskan di dalam sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Salah satu tokoh sentral yang berada di pusaran pusaran kekuasaan kala itu adalah Mayjen Soeharto, yang kemudian memegang kepemimpinan nasional sebagai Presiden RI.
Tabir misteri mengenai sejauh mana keterlibatan atau pengetahuan tokoh-tokoh penting perlahan tersibak melalui berbagai dokumen persidangan masa lalu. Mengutip laporan investigasi sejarah, Soeharto disebut-sebut telah mengantongi informasi bahwa para petinggi militer akan diculik sebelum gerakan tersebut benar-benar digerakkan di lapangan. Informasi krusial ini bersumber langsung dari kesaksian salah satu tokoh kunci penggerak G30S, yakni Kolonel Abdul Latief.
Dalam catatan buku karya sejarawan John Roosa berjudul Dalih Pembunuhan Massal, terungkap kesaksian otentik Kolonel Latief di hadapan persidangan militer. Latief mengaku sempat menemui Soeharto secara langsung sebelum malam penculikan itu terjadi demi melaporkan rencana pergerakan pasukan. "Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Mayjen Soeharto, sewaktu beliau berada di RSPAD sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas," ucap Latief dalam keterangannya.
Lebih lanjut, dari analisis tim redaksi terhadap dinamika militer masa itu, komunikasi antara Latief dan Soeharto menunjukkan adanya celah koordinasi yang kompleks di tubuh TNI Angkatan Darat. Latief bahkan menyatakan bahwa dirinya sudah membicarakan isu keberadaan Dewan Jenderal langsung di kediaman pribadi Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Kala itu, Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad dinilai tidak memberikan reaksi penolakan tegas, yang oleh sebagian pihak diartikan sebagai bentuk lampu hijau secara implisit.