Pemerintah bergerak cepat merespons arahan presiden untuk menangani masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan yang lebih humanis dan solutif. Langkah strategis ini diwujudkan dengan menyiapkan pusat rehabilitasi serta reedukasi khusus bagi warga binaan kasus narkotika, terutama mereka yang masih berada dalam usia produktif.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menteri Hukum Supratman menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan usai menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga di Graha Pengayoman. Berdasarkan analisis awak media, langkah ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum menjadi upaya pemulihan sosial yang komprehensif.
"Hari ini kami sudah menggelar rapat dengan tujuh kementerian terkait bagaimana caranya warga binaan kita di lembaga pemasyarakatan yang saat ini memang sudah over kapasitas," ujar Supratman dalam keterangannya, Senin (05/10/2026). Ia menambahkan bahwa fokus utama program ini menyasar para pengguna narkotika di dalam lapas.
Guna memastikan eksekusi kebijakan berjalan matang, pemerintah membentuk tim kecil yang diberi waktu selama satu minggu untuk merumuskan konsep operasional. Tim ini bertugas menyusun skema penanganan yang melibatkan berbagai instansi sesuai bidang keahlian masing-masing secara terpadu.
Kementerian Imipas bertugas menyiapkan data dan akses, sementara kurikulum pelatihan dirumuskan bersama Kemendiktisaintek dan BRIN. Aspek kesehatan penanganan rehabilitasi ditangani langsung oleh Kementerian Kesehatan bersama BNN, serta didukung pemberdayaan sektor pertanian dan kelautan perikanan.
Merespons kebijakan nasional tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar memberikan apresiasi tinggi dan menyatakan kesiapan jajarannya mengawal implementasi di daerah. Pengamatan tim redaksi menunjukkan bahwa wilayah Jawa Barat memegang peranan krusial mengingat tingginya dinamika kasus hukum dan kepadatan lapas.
"Kami di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar sangat mengapresiasi dan mendukung penuh terobosan strategis pemerintah pusat dalam mengurai persoalan over capacity di lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan yang humanis," tegas Asep Sutandar dalam pernyataan resminya.
Selain fokus pada pemulihan fisik dan mental warga binaan, program reedukasi juga dirancang agar para narapidana tetap produktif dan memiliki keterampilan kerja selama menjalani masa pembinaan. Pemerintah optimis langkah holistik ini mampu menyelamatkan generasi muda dari jerat narkotika sekaligus mengembalikan mereka menjadi masyarakat yang mandiri.