Insiden dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja terhadap seorang jurnalis usai persidangan perkara korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Pengadilan Tipikor Bandung memicu kecaman keras. Peristiwa yang terjadi pada Selasa, 29 September 2026 tersebut langsung menuai reaksi dari kalangan organisasi profesi jurnalis di Bandung.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono, secara tegas menyayangkan tindakan arogan yang dilakukan oleh oknum dari rombongan pengamanan Bupati Bandung, Dadang Supriatna. Aksi tersebut bermula ketika korban tengah meliput situasi kericuhan di sekitar Pengadilan Negeri Bandung setelah persidangan selesai.
Dalam keterangannya, korban yang merupakan anggota JHB bernama Budi Ombik mengaku ponselnya direbut secara paksa dari arah belakang oleh seseorang yang diduga bagian dari tim pengawal bupati. Selain perampasan alat kerja, terdapat pula desakan agar rekaman tersebut dihapus disertai ancaman keselamatan jiwa.
Menurut analisis awak media, kejadian ini kembali membuka persoalan klasik mengenai lemahnya pemahaman pihak pengamanan pejabat terhadap kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi wartawan untuk menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut akan ancaman fisik maupun intimidasi.
Suyono menilai tindakan penghalangan peliputan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah remeh karena menyangkut marwah kebebasan pers di Indonesia. Pihak berwenang dan pejabat publik terkait didesak untuk bertanggung jawab serta mengusut tuntas identitas pelaku guna memberikan efek jera agar insiden serupa tidak terulang kembali.