PKL Ciumbuleuit Blokade Jalan, Pemerintah Buka Suara

Pemerintah Kota Bandung akhirnya memberikan respons tegas menyusul aksi unjuk rasa dan blokade jalan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Ciumbuleuit. Aksi yang diwarnai pembakaran ban tersebut dipicu oleh kekhawatiran pedagang atas rencana penertiban dan pembongkaran kios yang dinilai tidak transparan serta tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe →

Menanggapi situasi tersebut, Camat Cidadap Maulana Fatahudin menyatakan bahwa aksi tersebut murni terjadi akibat kesalahpahaman komunikasi di lapangan. Menurutnya, terdapat isu yang beredar di kalangan pedagang mengenai adanya pungutan liar atau uang kontribusi setelah proses pendataan, serta kekhawatiran adanya penertiban yang tebang pilih.

Saya pastikan itu tidak ada, dan isu yang kedua adalah tidak dilakukannya penertiban secara keseluruhan ataupun tebang pilih, ujar Maulana memberikan klarifikasi. Pihaknya menegaskan bahwa penertiban bangunan liar di kawasan tersebut akan dilakukan secara adil dan merata, namun terpaksa berjalan secara bertahap karena keterbatasan waktu serta pertimbangan arus lalu lintas.

Berdasarkan analisis tim redaksi, gesekan antara pedagang dan aparat penegak hukum seringkali bersumber dari minimnya komunikasi dua arah sebelum kebijakan eksekusi lapangan dilakukan. Dari analisis awak media, langkah persuasif dan pembentukan paguyuban yang diinisiasi pemerintah setempat menjadi kunci penting agar penataan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.

Di sisi lain, Kabid Trantibum Satpol PP Kota Bandung Krismarjadi menjelaskan bahwa pembongkaran ini fokus pada bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum demi mengembalikan fungsi ruang publik secara optimal. Kami ingin pastikan untuk mengembalikan fungsi ruang, termasuk drainase yang tertutup supaya nanti kalau ada pemeliharaan itu mudah, ungkap Krismarjadi seraya menekankan pentingnya fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Pemerintah setempat sendiri sebenarnya tidak melarang para pedagang untuk kembali mencari nafkah di kawasan tersebut asalkan mematuhi aturan jam operasional dan tidak mendirikan bangunan permanen. Kebijakan ini diprioritaskan khusus bagi warga ber-KTP Kota Bandung guna melindungi ekonomi lokal, sementara warga luar daerah diarahkan untuk menyewa tempat resmi.