Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara proyek pembangunan AI Data Center BDX bernilai fantastis mencapai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur. Berdasarkan pengamatan dan analisis awak media, kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tata ruang serta memastikan seluruh prosedur legalitas terpenuhi sebelum investasi besar beroperasi.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Penghentian proyek tersebut dipastikan bukan karena hambatan birokrasi di tingkat Pemkab Purwakarta maupun Pemprov Jabar, melainkan lambatnya pihak konsultan dalam menyerahkan dokumen perizinan yang dibutuhkan. "Ketika saya tanya kemarin, IMB belum keluar, Amdalnya juga belum. Ya saya minta jangan dilaksanakan dulu. Kesalahannya bukan di Pemda, tapi konsultan yang belum memasukkan data sampai saya datang ke lokasi," ungkap Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Pemprov Jabar turut menggandeng akademisi dari Universitas Indonesia untuk memberikan kajian dan masukan independen guna menjaga objektivitas kebijakan terhadap kelayakan lingkungan proyek tersebut. "Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air," tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi krisis air bersih bagi warga sekitar, Dedi memastikan bahwa kapasitas pasokan air di Waduk Jatiluhur masih sangat melimpah dan aman. Berdasarkan data teknis, alokasi air PDAM Kabupaten Purwakarta baru terserap sekitar 11 persen dari total jatah yang tersedia, sehingga operasional pusat data dipastikan tidak akan merugikan hak masyarakat lokal.